PONTIANAK, KOMPAS.com - Hasil pemantauan Komite Pemilih Indonesia (TePI) di enam kabupaten Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak masih diwarnai berbagai pelanggaran.
"Bentuk pelanggaran itu, seperti melalui pesan singkat yang berisi memojokkan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati seperti di Kabupaten Bengkayang," kata Koordinator TePI, Jeirry Sumampow dalam keterangan persnya di Pontianak, Rabu malam.
Ia mengatakan, hasil pemantauan di enam kabupaten yang sedang menyelenggarakan Pilkada secara serentak, semuanya ditemukan pelanggaran, seperti selebaran gelap, pesan singkat yang berisi memojokkan salah satu pasangan calon. "Kami juga menemukan salah satu media lokal yang memuat visi dan misi salah satu pasangan calon di masa tenang. Masa kampanye pelanggaran seperti melibatkan anak-anak," katanya.
Jeirry menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan di masa tenang, di antaranya adanya konsolidasi dan penyebaran pesan singkat melalui telepon genggam berupa ajakan yang ditemukan di Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Kapuas Hulu.
Selain itu, kesadaran untuk membersihkan atribut dan alat peraga kampanye oleh para tim kampanye sangat minim. Masa pemungutan suara ditemukan adanya empat pemilih di bawah umur yang terjadi di TPS 12 di Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau.
Pelanggaran lain terjadi pemilihan dua kali di TPS 2 Jongkong Kanan Kabupaten Bengkayang, dan di TPS 3 Jongkong Pasar Kabupaten Bengkayang.
Sementara di Kabupaten Sintang banyak pemilih tidak terdaftar. Temuan secara umum, adanya isu politik uang dari Rp20 ribu hingga Rp50 ribu, isu tertangkapnya tim yang memberikan uang, banyak yang tidak terdaftar, adanya kesengajaan tidak menggunakan hak pilih di Rawak Hulu Kabupaten Sekadau.
Analisis TePI, setiap kegiatan Pilkada selalu diwarnai politik uang, sehingga mengganggu pendewasaan berpolitik masyarakat. Akibatnya timbul pemikiran tidak perlu pemimpin yang punya visi - misi bagus, melainkan lebih penting mereka yang memiliki banyak uang.
Jeirry menambahkan, secara umum partisipasi masyarakat di enam kabupaten itu pada Pilkada 2010 - 2015 cukup positif. Pendataan pemilih atau daftar pemilih mengalami masalah dan terus berulang, kesadaran tim kampanye untuk membersihkan atribut partai masih kurang, serta masih kurangnya kesadaran masyrakat untuk mengawal proses DPS dan DPT.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar